oleh

Jamil Hasan Tokoh Pemuda Donri-Dori Harap Transparansi Dana Bantuan Terdampak Covid 19

Kabartujuhsatu.com, Soppeng (Sulsel) – Ditengah pandemi Covid 19 berbagai upaya Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, melalui APBN atau APBD telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat khususnya yang terdampak covid 19.

Bantuan kepada masyarakat terdampak baik melalui jalur Dinas Sosial maupun melalui program jejaring sosial BST (Bantuan Sosial Tunai) ataupun bantuan yang bersumber dari Dana Desa kepada masyarakat melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang kini telah tersalur di seluruh Desa di Kabupaten Soppeng untuk tahap I terhitung Bulan April
2020. Terkait hal tersebut di atas Jamil Hasan Tokoh pemuda kecamatan Donri-Donri saat di temui Selasa (26/5/2020) mengungkapkan, ” semoga dalam penyaluran tidak ada penyimpangan, imbuhnya.

Kata Jamil, ” Data harus akurat apalagi bagi mereka yang menerima BLT adalah bagi mereka yang tidak masuk dalam penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) maupun dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), jelasnya.

“Disinilah harus kehati-hatian pihak pemerintah terkait tentang penerima yang kemungkinan dobel, baik sebagai penerima PKH, BPNT maupun BLT, terang Jamil Hasan.

Oleh sebab itu, lanjut Jamil, ” perlu ada pengawasan ketat terkait hal ini agar semua penyaluran tepat sasaran kepada masyarakat terdampak covid 19 agar nantinya tidak terjadi kasus yang bermuara kepada persoalan hukum, tegasnya.

Dia pun meminta kepada pemerintah terkait agar lebih jeli, jujur, akurat khsusnya terkait data karena ini menyangkut masalah kemanusiaan, katannya.

Lebih lanjut Jamil Hasan menegaskan “agar tidak ada oknum yang bermain dan atau tidak bertanggungjawab khususnya pada bantuan pandemi Covid 19 ini, tegasnya lagi.

“Apa lagi yang hanya untuk kepentingan pribadi semata, tambahnya.

Sekali lagi kata Jamil, ‘yang harus diutamakan adalah masalah kemanusiaan, jangan sampai ada unsur politik sehingga kepentingan masyarakat malah terabaikan, tegasnya mengunci.

“Semoga tidak ada temuan, laporan dan kasus hukum untuk program ini, pungkasnya. (Red).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed