oleh

Berdamai Dengan Covid-19 : Untuk Siapa Pak Presiden?

Kabartujuhsatu.com, Soppeng (Sulsel) -Akhirnya presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan akhir dari perlawanannya terhadap virus Covid-19. Jokowi menyerah, ia mengatakan kepada warga Indonesia untuk bisa hidup berdampingan dengan virus corona atau Covid-19. Hingga vaksin belum ditemukan, maka tak ada acuan bahwa virus corona benar-benar berhenti menyebar, begitu alasannya.

“Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, dalam video yang diunggah Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Kamis (7/5). (Kabartujuhsatu.com)

Seperti telah bersepakat dengan Presiden, di hari yang sama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun membuka program relaksasi terhadap larangan operasi moda transportasi massal, baik moda transportasi darat, laut dan udara.

Sontak keesokan harinya, Bandara Internasional Soekarno Hatta dibanjiri penumpang, Jumat (8/5). Akibatnya, petugas bandara langsung memperketat pemeriksaan kesehatan. Hasilnya, 11 penumpang kedapatan positif corona. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soetta, Anas Maruf.

Kebijakan Inkonsisten dan Tak Koordinatif

Belum reda kisruh larangan mudik tapi boleh pulang kampung, kini rakyat semakin dibuat bingung oleh himbauan berdamai dengan virus di tengah kebijakan PSBB yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda) semisal Pemda DKI Jakarta, Pemda Jawa Barat, Pemerintah Kota Surabaya, dst.

PSBB bertujuan untuk membatasi pergerakan massa agar penyebaran virus bisa ditekan sementara relaksasi sebaliknya memberikan celah untuk kembali beraktivitas. Meski mengutamakan protokol kesehatan tetap saja riskan.

Inilah yang ditanggapi oleh pengamat politik Andi Yusran, ia menilai apa yang dilakukan Budi Karya adalah bentuk inkonsistensi yang dapat mengakibatkan pemerataan penularan virus corona baru (Covid-19).

Lebih jauh Ia menilai, pemerintah tidak memiliki grand design penanganan pandemik Covid-19. Implikasinya, semua yang dilakukan bersifat relatif, tidak terukur dan nihil dalam target pencapaian. Inilah yang membuka peluang berbagai aktor atau elit pemerintah membuat kebijakan yang tidak terintegrasi.

“Indikasinya, beberapa kebijakan yang dibuat Kemenhub bertentangan dengan yang dibuat oleh Menkes, begitu juga perbedaan kebijakan antara Kemenko Maritim dan Investasi dengan Kemenko Polhukam tentang ruang lingkup PSBB dan antar susun pemerintahan (antara pusat dengan pemprov DKI dan Jabar,” kata Andi Yusran, Rabu dini hari (7/5). (Pojoksatu.com)

Simalakama antara Penyelamatan Nyawa Rakyat dan Penyelamatan Ekonomi

Dua hari sebelum ajakan berdamai Presiden, Selasa (05/05) Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan kondisi ekonomi Indonesia pada kuartal I/ 2020 yang mengalami perlambatan sebesar 2,97 persen (year on year). Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua BPS, Suhariyanto yang mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat minus 2,41 persen dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. (Bisnis.com)

Perlambatan ini merupakan dampak dari mewabahnya virus corona (Covid-19). Himbauan untuk tetap di rumah membuat Pendapatan masyarakat berkurang hingga mencapai level ekstrim yakni 0 Rupiah akibat mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Inilah yang membuat daya beli masyarakat menurun drastis dan membuat jumlah konsumsi rumah tangga berkurang hingga setengah dari jumlah total konsumsi di kuartal sebelumnya.

Padahal Konsumsi rumah tangga inilah yang menopang setengah dari pendapatan domestik bruto, akibatnya pemasukan negara anjlok setengah dari jumlah biasanya.

Kondisi ekonomi yang terpuruk ini-lah yang melatar belakangi kebijakan relaksasi atau pelonggaran PSBB. agar masyarakat bisa memutar kembali roda perekonomian, namun tetap dalam koridor protokol kesehatan.

“Ekonomi tidak boleh macet, tidak boleh mati. Oleh sebab itu Presiden mengatakan ekonomi harus tetap bergerak, tapi tetap di dalam kerangka protokol kesehatan itu. Itulah yang disebut relaksasi,” jelas Mahfud MD (Tirto.id)

Lalu bagaimana dengan jaminan kesehatan rakyat? Akankah protokol kesehatan ini mampu mencegah penyebaran virus Covid-19?

Salah Urus Sejak awal bukti penguasa Ruwaibidhah?

Ajakan berdamai dengan virus Covid-19 ini seperti penguasa meludahi mukanya sendiri.

Jauh hari semenjak virus ini belum masuk harusnya pemerintah mencegah dengan melarang pelancong  khususnya yang berasal dari negara terdampak.

Namun sebaliknya, pemerintah bahkan mempermudahnya dengan melakukan promosi lebih gencar bahkan memberikan subsidi harga tiket pesawat untuk destinasi wisata tertentu.

Berbagai macam pernyataan yang bernada meremehkan virus ini pun diungkapkan dan dicatat oleh media. Semisal pernyataan virus Corona tidak tahan panas, Virus Corona belum masuk karena bea cukainya mahal, dst. Dan sekarang kesombongan itu pun dibayar langsung!

“Akan tiba pada manusia tahun-tahun penuh kebohongan.

Saat itu, orang bohong dianggap jujur. Orang jujur dianggap bohong. Pengkhianat dianggap amanah. Orang amanah dianggap pengkhianat. Ketika itu, orang Ruwaibidhah berbicara. Ada yang bertanya, “Siapa Ruwaibidhah itu?” Nabi menjawab, “Orang bodoh yang mengurusi urusan umat.” (HR. al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala as-Shahihain, V/465).

Adalah hal yang memilukan dirasakan oleh rakyat setelah menyadari bahwa pemimpinnya kini berlepas tangan, tak mau menjamin keselamatan jiwa rakyat. Namun dikembalikan pada ikhtiar individu masing-masing.

Kepiluan itu semakin nyata lantaran penguasa mengkhianati amanah UU Th 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 52 bagian Pertama yang berbunyi, “Selama penyelenggaraan Karantina Rumah, kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam Karantina Rumah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat”.

Semenjak sistem pemilu yang memakan biaya besar diberlakukan, rakyat seketika menjadi yatim piatu lantaran penguasa lebih pro terhadap para pemilik modal.

Sebagai contoh kecil, pemerintah pusat tak kuasa menghentikan kedatangan TKA Cina di tengah rakyat sedang menjalani PSBB atau pada kebijakan-kebijakan lainnya yang senada.

Karenanya alasan kemandegan ekonomi patut dicurigai bahwa penyelamatan Ekonomi yang dimaksud adalah Penyelamatan kepentingan pengusaha rekanan rezim yang telah mendukungnya naik ke tampuk kekuasaan.

Sekiranya penguasa ini takut pada Allah SWT dan melakukan amanah konstitusi ini yakni menjamin kehidupan rakyat di wilayah yang terdampak sembari melakukan PSBB atau bahkan Lockdown wilayah seperti yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab ra, maka penyebaran infeksi virus bisa ditekan lantaran rakyat patuh untuk tetap di rumah dan tertutupnya akses penyebaran virus antar wilayah bahkan antar negara.

Daya beli mereka pun tidak terpangkas tajam. Ekonomi bisa diselamatkan dan keberkahan dari langit pun tercurah dengan diangkatnya wabah ini. Wallahu ‘alam.

Penulis : Sulfanibgsih, ST

(Red 17/5/2020)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed